Jokowi Minta Orang Berduit Pindah, Pengamat: Orang Kaya Tak Bisa Diatur
Jakarta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, punya konsep untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Salah satunya, orang-orang berduit diminta tinggal di luar Jakarta dan pajak bumi bangunan (PBB) di Jakarta akan dibuat tinggi. Namun konsep itu mendapat tentangan dari pengamat perkotaan.
Menurut pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, konsep seperti itu tidak bisa dilakukan Pemprov DKI. Pemerintah tidak bisa mengatur hal-hal pribadi seseorang.
Pemerintah seharusnya memberi kemudahan bagi warga miskin untuk mendapat tempat tinggal yang layak. Bukan justru mengusir orang berduit.
"Saya kira tidak bisa. Masyarakat tidak bisa, orang kaya tidak bisa diatur. Seharusnya pemerintah memfasilitasi orang-orang tidak mampu untuk dapat tempat yang layak dan eksitensi diakui. Orang kaya dimana saja boleh tinggal," kata Yayat saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (20/10/2012).
Seperti diketahui, Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Jokowi ingin menyediakan rumah sewa terjangkau khususnya untuk ruangan-ruangan dinas yang kosong di Balai Kota akan dijadikan apartemen terpadu dengan biaya Rp 1 juta per bulan.
"Jadi apartemen terpadu konsepnya untuk orang-orang dari ekonomi kecil yang tidak bisa membeli rumah di kawasan Jakarta," ujar Ahok.
Menurut dia, hal itu juga berlaku untuk kawasan di sepanjang rel kereta api. "Nanti kami akan membangun rumah-rumah dengan sewa terjangkau dan ini merupakan salah satu solusi kami untuk mengatasi kemacetan," kata Ahok.
"Konsepnya di sini, orang-orang kaya disuruh tinggal di luar Jakarta seperti Bekasi atau Tangerang. Sementara untuk orang-orang yang ekonomi rendah, bisa tinggal di apartemen terpadu tersebut," lanjut dia.
Menurut pengamat perkotaan, Yayat Supriatna, konsep seperti itu tidak bisa dilakukan Pemprov DKI. Pemerintah tidak bisa mengatur hal-hal pribadi seseorang.
Pemerintah seharusnya memberi kemudahan bagi warga miskin untuk mendapat tempat tinggal yang layak. Bukan justru mengusir orang berduit.
"Saya kira tidak bisa. Masyarakat tidak bisa, orang kaya tidak bisa diatur. Seharusnya pemerintah memfasilitasi orang-orang tidak mampu untuk dapat tempat yang layak dan eksitensi diakui. Orang kaya dimana saja boleh tinggal," kata Yayat saat berbincang dengan detikcom, Sabtu (20/10/2012).
Seperti diketahui, Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan Jokowi ingin menyediakan rumah sewa terjangkau khususnya untuk ruangan-ruangan dinas yang kosong di Balai Kota akan dijadikan apartemen terpadu dengan biaya Rp 1 juta per bulan.
"Jadi apartemen terpadu konsepnya untuk orang-orang dari ekonomi kecil yang tidak bisa membeli rumah di kawasan Jakarta," ujar Ahok.
Menurut dia, hal itu juga berlaku untuk kawasan di sepanjang rel kereta api. "Nanti kami akan membangun rumah-rumah dengan sewa terjangkau dan ini merupakan salah satu solusi kami untuk mengatasi kemacetan," kata Ahok.
"Konsepnya di sini, orang-orang kaya disuruh tinggal di luar Jakarta seperti Bekasi atau Tangerang. Sementara untuk orang-orang yang ekonomi rendah, bisa tinggal di apartemen terpadu tersebut," lanjut dia.
0 komentar:
Posting Komentar